Yang berhak memberi grasi dan rehabilitasi adalah. Selamat mengerjakan. Yang berhak memberi grasi dan rehabilitasi adalah

1. Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur. Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi. Lembaga peradilan agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang. Mahkamah Agung. Grasi Rehabilitasi Amnesty dan Abolisi. (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 4 ayat 2). Artinya dalam menjalankanMahkamah Agung. Selain grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi juga termasuk dalam kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Pendefenisian dan pengkategorian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi perlu ditetapkan secara rigid dan jelas. 4. Contoh Pengajuan Grasi di Indonesia. Halbahwa, “Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk. Pemberian grasi oleh presiden telah diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. GrasiGrasi:Studi terhadap Pelaksanaan Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010 Pemberian grasi merupakan kekuasaan prerogatif Presiden. Namun dalam memberikan grasi, seorang presiden harus berkoordinasi dengan MA. Presiden Negara Rebuplik Indonesia ketiga adalah. Ada empat hal terkait hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini, diantaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (GAAR). Pelaksanaan kewenangan tersebut secara umum mempertimbangkan kondisi – kondisi non hukum, misalnya persoalan politik, sosial, kemanusian dan lain sebagainya. Mengutip, artikel Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia oleh Satria Perdana di laman Mahkamah Agung, kata grasi berasal dari bahasa latin Pardonare atau pardon dalam bahasa Inggris. Grasi secara umum adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada seorang terpidana. Dari beberapa pengaturan baru dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Co. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. perubahan terhadap Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Presiden berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya” menjadi “(1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Hari Amnesti ini mengajak semua orang dari semua bangsa, budaya, dan ras untuk. Grasi Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. 1. Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 ayat 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhakkewenangan untuk memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. 20 Qs. Dalam pasal 14 UUD 1945 dijelaskan bahwa presiden yang berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat 2). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) MPR merupakan lembaga negara, bukan lembaga tertinggi negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan DPD dengan rincian sebanyak 550 anggota dari DPR dan 4 orang anggota DPD yang diambil dari setiap. Hak Preogratif adalah hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuatan badan-badan perwakilan. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Semoga. Dengan demikian, mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan wewenang presiddn republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Hal yang tak kalah penting adalah merumuskan PP yang memuat setumpuk pertanyaan terkait dengan GAAR. Hal tersebut diatur dalam Pasal 71 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur wewenang DPR, yaitu: berhak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi kepada siapapun yang dikehendakinya” menjadi “ (1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; (2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat“. Pemberian Grasi Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pemberian grasi diatur dalam Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, presiden memberi grasi rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15). Keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana. Yang dimaksud dengan Warga Negara menurut Undang Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (I)," yang menjadi warga negara ialah. Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan juga wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang. Hak prerogatif yang dimiliki Presiden sebagai kepala negara dalam dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi telah dinyatakan dalam konstitusi dalam sistem pemerintahan negara-negara modern. Dalam rangka pengembanagan ekonomi daerah di dalam wadah NKRI, daerah. 5) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 ayat (1)]. Setelah UUD 1945 diamandemen, tercatat di Pasal 14 UUD 1945 bahwa presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangana MA. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan. Dikutip dari laman resmi DPR RI, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1). Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. Ketentuan ini sempat berubah dalam konstitusi UUD Sementara 1950. mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 1. Dapat memberikan masukan kepada para narapidana dalam proses pengajuan permohonan grasi sehingga kemanfaatan hukum dapat terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi bahwa yang berhak mengajukan grasi adalah mereka yang dihukum mati, dihukum penjara seumur hidup atau dihukum penjara paling singkat dua tahun. Ketentuan tentang grasi awalnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi,3 yang kemudian dicabut dan diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi4 yang kemudian diubah sebagian dengan UU Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi. Kewenangan ini harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) (UUD 1945 pasal 14 ayat 1). Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Grasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu tindakan meniadakan hukuman yang telah. Sebagai fungsi jabatan yang ‘terbebas dari kesalahan’ maka terhadap penggunaan hak atas pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, diatur dalam ketentuan negara yang khusus ditujukan untuk hal tersebut. 2. Agresi tidak dapat lagi diberikan oleh Kepala Negara semata-mata sebagai kemurahan hati pribadi dari Kepala Negara. Siapa yang Berhak Memberikan Pertimbangan dalam Pemberian Grasi Dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 telah dirumuskan bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi adalah merupakan bentuk hak prerogatif dari presiden, begitu hal nya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung untuk grasi dan rehabilitasi. Dengandemikian, pemberian Grasi bukan merupakan persoalan teknis YuridisPeradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap Putusan Hakim. Para pemangku kepentingan dan praktisi hukumlah yang lebih kompeten untuk mengkaji dan merumuskannya. Dec 12, 2022 · Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. I. 3) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. Yang memiliki hak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Selanjutnya implikasi dari perubahan UUD 1945 tersebut, telah terdapat dua kali priodeisasi regulasi yang diatur dalam pemberian grasi,Jokowi memberikan grasi dengan mengubah hukuman mati kepada Merri yang sudah 22 tahun menanti eksekusi menjadi penjara seumur hidup. Mengacu Pasal 14 UUD 1945 menyebutkan bahwa hanya Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Amnesti adalah salah satu istilah yang sering kita temui dalam dunia hukum. 5/2010, adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Adapun dasar hukum rehabilitasi adalah. Di negara kita yang menganut presidensiil, grasi diberikan oleh PresidenDi dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung4”. 1. • Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. Indonesiabaik. “Dari keempat hak prerogatif Presiden ini, grasi, amnesti, abolisi sudah diatur dalam Undang-undang. Bahwa dalam pembahasan terhadap perubahan UUD 1945,memang terdapat beberapa pendapat mengenai Grasi ini. Hak ini terlampir dalam Pasal 14 UUD 1945, bunyinya “Presiden member grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi”. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan. Id - Saat ini kita akan membahas mengenai Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi untuk penjelasanya sebagai berikut : Pengertian Grasi Grasi merupakan sebuah wewenang dari kepala negara dalam memberikan pengampunan terhadap hukuman yang sudah. Salah satu wewenang Presiden yang berkaitan dengan lembaga negara lain adalah dalam pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi yang diatur oleh UUD 1945 pasal 14. Setelah mengalami amandemen pasal 14 UUD 1945 berubah menjadi dua ayat, yaitu: Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan amnesti dan abolisi berdasarkan pada Pasal 14 ayat 2. Adalah. 1. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Salah satunya adalah pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Grasi adalah salah satu dari empat hak istimewa yang dimiliki Presiden Indonesia, selain amnesti, abolisi, dan. Mahkamah Konstitusi atau MKSemua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah. Sebelum. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh. 82. 2. 7. “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan. Amnesti dan privilese pengampunan lainnya ditegaskan dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen Pertama) Pasal 14. Id – Istilah grasi telah lama dikenal dan secara jelas didefinisikan dalam pasal 14 UUD 1945. Tugas ini diatur pada (Pasal 14 ayat 1). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah. Aturan Grasi. BENGKULU – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham ) melalui Direktorat Pidana melakukan Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi. Haltersebut, Presiden berhak menerima atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Grasi . Presiden Jokowi memberikan grasi ketiganya kepada mantan Ketua KPK, Antasari Azhar. Dalam menjalankan kekuasaan legislatif Presiden berhak mengajukan. dapat memberikan Grasi, Rehabilitasi, Amnesti dan Abolisi. 2. 00 Tata Pemerintahan, Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa indonesia, namun sistem ketatanegaraan Republik indonesia tidak terlepas dari ajaran. Berbagai hak ini biasa disebut sebagai hak prerogatif, yang antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, demikian dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati Edisi Pertama. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan,. Mengacu Pasal 14 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Sedangkan CPNS di tingkat daerah, sejauh ini ditetapkan 84. Grasi diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun. Dalam permohonan grasi, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi bagi mereka yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Grasi adalah bagian atau lapangan hukum dari Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pembagian kekuasaan adalah termasuk kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif dalam bidang Yudikatif disinilah unsur Hukum Tata Negara. Dalam prakteknya di Indonesia, istilah yang terkait dengan grasi adalah amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta remisi. Presiden memberi amnesti dan abolisi. Pelecehan seksual adalah perilaku yang terkait dengan hubungan seks yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang berfungsi untuk menjalankan pemerintahan dan undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara. Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU 22/2002”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (“UU 5/2010”). " Mengapa disebut istimewa?Siapa yang Berhak Memberikan Per mbangan dalam P emberian Grasi Dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 t elah dirumuskan bahwa pemberian grasi dan rehabilitasi adalah merupakan bentuk. Grasi dan Rehabilitasi. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1). Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 1. Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat sehingga tidak sesuai lagi dengan sistem. Pasal 5 ayat 1: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Sedangkan rehabilitasi adalah tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena keputusan hakim. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Dikutip situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden Republik Indonesia berhak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. Gale,PAS - Petugas di Rutan Kelas IIB Trenggalek, Kanwil Kemenkumham Jatim terus melakukan langkah-langkah konkrit dalam memastikan pembebasan Warga. Adapun kewenangan presiden tersebut. Salah satu orangtua korban, Theresia Pipit Widowati, merespons negatif pemberian grasi ini. memberikan grasi dan rehabilitasi kepada narapidana . Pasal 17 ayat 2 UUD 1945 Oct 22, 2015 · Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15) Nov 22, 2012 · Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”): “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugasnya, MA bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak yang. Adapun tugas-tugas lembaga negara adalah sebagai berikut. 282 formasi. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa9Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dan Mahkamah Agung. a. com - Abolisi adalah penghapusan atau peniadaan suatu peristiwa pidana. Simak yuk,. 22/2002. Ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Sementara pemberian amnesti dan abolisi dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan. Apa sih grasi itu? Apa bedanya dengan amnesti? Siapa pihak yang berhak mengajukan grasi? Bolehkah Presiden menyuruh/meminta terpidana untuk mengajukan grasi? Apakah pemberian grasi dapat dicabut kembali? Biar nggak penasaran, kami sajikan Melek Hukum tentang 5 hal seputar grasi yang wajib kamu ketahui. Tata cara permohonan grasi dilakukan dengan cara: 1. Selain BPK, lembaga pelaksana dalam kedaulatan rakyat lainnya adalah KPU yang mana bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Liputan6. Presiden berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Wewenang Presiden sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 Ayat 1). Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Berwenang menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya dalam keadaan bahaya telah ditetapkan dalam Undang-Undang, wewenang presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 12; Berwenang memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Pasal 14 ayat 1 Sep 12, 2021 · Ada empat hal terkait hak prerogatif Presiden dalam bidang yudisial ini, diantaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (GAAR). Pemberian Grasi – Pengertian grasi yaitu sebuah pengampunan yang diberikan pada pelaku kejahatan contohnyab seperti apa yang dilakukan seorang presiden untuk mengurangi atau memotong hukuman kejahatan itu sendiri. Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Grasi adalah penghapusan sebagian atau seluruh hukuman pidana yang diberikan oleh seorang pemimpin negara, sedangkan abolisi adalah penghapusan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran. Id – Istilah grasi telah lama dikenal dan secara jelas didefinisikan dalam pasal 14 UUD 1945. Sep 7, 2022 · Baca juga: Contoh Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi di Indonesia. Sama seperti grasi, rehabilitasi diberikan Presiden atas pertimbangan MA. Pengaturan Hukum Pemberian Grasi 1. Pertimvangan ini menjadi sebuah insight untuk presiden dalam mengambil keputusan.